Ketika Birokrasi Mengabaikan Tupoksi, Kekacauan Menjadi Keniscayaan
Merahputihnews.id - Birokrasi dibangun dengan sistem yang jelas. Setiap organisasi pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pedoman agar setiap perangkat
Birokrasi dibangun dengan sistem yang jelas. Setiap organisasi pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pedoman agar setiap perangkat daerah bekerja sesuai kewenangannya. 2/8/26
Karena itulah, ketika seorang bupati menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan tupoksi, seharusnya seluruh jajaran birokrasi menjadikannya sebagai acuan, bukan sekadar dokumen pelengkap administrasi.
Sayangnya, realitas di lapangan sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Masih ditemukan kegiatan yang saling tumpang tindih antarbidang. Bahkan, tidak sedikit usulan program yang masuk tanpa mempertimbangkan batas kewenangan masing-masing bidang. Akibatnya, satu bidang mengerjakan pekerjaan bidang lain, sementara tugas utamanya justru terabaikan.
Kondisi seperti ini bukan hanya menciptakan kekacauan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Ketika program yang sama dikerjakan oleh beberapa unit atau terjadi duplikasi kegiatan, efisiensi yang selama ini didengungkan hanya menjadi slogan. Lebih dari itu, profesionalisme birokrasi dipertaruhkan karena lemahnya disiplin dalam menjalankan tugas sesuai fungsi yang telah ditetapkan.
Sangat disayangkan apabila birokrasi justru mempertontonkan ketidakmampuan dalam memahami dan menjalankan tupoksinya sendiri. Sebab, tupoksi bukan sekadar istilah administratif. Tupoksi merupakan fondasi organisasi yang menjelaskan siapa mengerjakan apa, bagaimana pelaksanaannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya.
Tugas pokok adalah kewajiban utama yang harus dilaksanakan sesuai jabatan, sedangkan fungsi merupakan rangkaian aktivitas untuk mendukung terlaksananya tugas tersebut.
Dengan memahami keduanya, setiap perangkat daerah memiliki pedoman kerja yang jelas, indikator penilaian kinerja yang terukur, serta batas kewenangan yang mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan.
Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan adalah: untuk apa surat edaran tentang tupoksi diterbitkan jika dalam pelaksanaannya justru diabaikan? Regulasi yang tidak dijalankan hanya akan menjadi arsip tanpa makna, sementara birokrasi terus bergerak tanpa arah yang jelas.
Sudah saatnya setiap pimpinan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tupoksi di lingkungan kerjanya. Pengajuan program harus diawali dengan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing bidang, koordinasi harus diperkuat, dan disiplin organisasi harus ditegakkan. Dengan demikian, birokrasi dapat bekerja secara efektif, efisien, profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Birokrasi yang sehat bukanlah birokrasi yang sibuk mengerjakan banyak hal, melainkan birokrasi yang mampu menjalankan tugas sesuai kewenangan, saling melengkapi, dan bertanggung jawab atas amanah yang diemban. Tanpa kepatuhan terhadap tupoksi, tata kelola pemerintahan akan mudah terjebak dalam kekacauan yang sebenarnya dapat dicegah.
Ditulis oleh: admin
