Kementerian ESDM Resmi Menerbitkan Surat Edaran Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Jakarta- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Rida Mulyana resmi menandatangani Surat Edaran Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, Otomatis semua Pengurusan Baru dalam bidang pertambangan mineral dan batubara berhenti secara otomatis.

Berikut Kutipan Surat Edaran No. 742/30.01/DJB/2020 Tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) yang selanjutnya disebut dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  2. Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  3. Penerbitan perizinan yang baru sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berupa penerbitan: lzin Usaha Pertambangan (IUP); lzin Pertambangan Rakyat (IPR); lzin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan; lzin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan;
  4. Penerbitan perizinan dan non-perizinan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 berupa: peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi; pemberian perpanjangan terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada angka 3; penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan status penanaman modal; dan persetujuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dalam jangka waktu pelaksanaan pengelolaan kewenangan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diproses penerbitannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  5. Terhadap permohonan perizinan yang telah diajukan kepada gubernur sebelum tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkan perizinannya sampai dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020.

 

 

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *