Pemilik IUP/IUPK Diusulkan Miliki Dana Cadangan Penemuan Deposit

Jakarta- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, melalui siaran pers nomor: 173.Pers/04/SJI/2020 Tanggal: 1 Mei 2020 berisi tentang pengusulan perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan IUP Khusus Operasi Produksi wajib melaksanakan ekplorasi lanjutan setiap tahun yang dibarengi dengan penyiapan dana ketahanan cadangan.

Direktur Jenderal Mineral Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono yang dikutip dilaman www.esdm.go.id menyampaikan bahwa ketentuan mengenai hal ini akan dituangkan dalam Revisi UU Minerba yang tengah digodok bersama dengan DPR RI.

“Selama ini pada banyak wilayah yang dimiliki oleh perusahaan tambang belum melakukan kegiatan ekplorasi secara mendetail, selanjutnya akan diminta ekplorasi detail sehingga pemerintah akan mendapatkan data sebenarnya dari cadangan mineral yang ada.

Bambang menilai, kegiatan ekplorasi yang berisiko tinggi (high risk) memerlukan anggaran yang besar. Untuk itu, Pemerintah akan mengatur supaya perusahaan tambang menyisipkan nilai investasi di dalam eksplorasi melalui dana ketahanan cadangan minerba. “Ini gunanya untuk mencari lokasi potensi yang belum diekplorasi atau pengembangan wilayah potensi baru,”imbuhnya.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah dalam menemukan deposit minerba adalah melalui penugasan penyelidikan oleh Menteri ESDM kepada lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha. Penugasan tersebut bertujuan untuk menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara dan WIUP Logam. “Walapun begitu mereka tidak secara otomatis mempunyai hak untuk mengelola wilayah kerja tersebut, ada aturan-aturan lanjutan,” pungkas Bambang.

Sementara itu, terkait pelarangan pemindahtanganan pemegang IUP dan IUPK kepada pihak lain sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009, pada RUU Minerba akan dijabarkan kembali secara rinci bahwa pemindahtanganan hanya diperbolehkan atas persetujuan Menteri ESDM atau Gubenur sesuai dengan kewenangannya dengan syarat, telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi disertai ketersediaan data sumber daya/cadangan dan memenuhi persyaratan administratif. teknis dan finansial.

Dalam RUU Minerba terdapat 13 isu pokok yang diusulkan oleh Pemerintah dan DPR. Tujuh isu pokok diantaranya diusulkan oleh Pemerintah, yaitu penyelesaian permasalahan antarsektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, mendorong kegiatan ekplorasi untuk deposit minerba, pengaturan khusus tentang Izin Pengusahaan Batuan/Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), reklamasi dan pascatambang, dan jangka waktu perizinan untuk IUP dan IUPK yang terintegrasi.

Sumber: www.esdm.go.id/ siaran pers nomor:173.Pers/04/SJI/2020Tanggal: 1 Mei 2020

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *